Paripurna DPRD PALI: Harmoni Kritik dan Harapan di Ruang Rakyat

Foto: Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH.

PALI - Di ruang yang tak sekadar berisi kursi dan meja, melainkan denyut aspirasi rakyat, Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) digelar dengan nuansa yang lebih dari sekadar formalitas. Senin (30/3/2026), menjadi saksi bagaimana kata-kata berubah menjadi tanggung jawab, dan kritik menjelma harapan.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, sidang paripurna ini berdiri sebagai panggung evaluasi yang tegas namun tetap berjiwa. Ia tak sekadar memimpin jalannya rapat, tetapi juga menjaga marwah lembaga legislatif sebagai penjaga amanah rakyat.

Dengan suara yang berwibawa namun sarat makna, Ubaidillah menegaskan bahwa interupsi bukanlah gangguan, melainkan denyut demokrasi itu sendiri—hak yang lahir dari kepercayaan rakyat.

“Ini bukan sekadar forum, ini adalah ruang tanggung jawab. Kehadiran adalah bentuk keseriusan kita dalam mengawal pembangunan,” tegasnya, menyentuh kesadaran kolektif anggota dewan.

Sorotan lain mengarah pada Wakil Ketua II DPRD PALI, yang turut memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan dinamika sidang. Dalam diam yang penuh perhitungan dan sikap yang terukur, ia menjadi penopang ritme jalannya paripurna—menguatkan fungsi pengawasan agar tetap berada di rel kepentingan publik.

Foto: Bupati PALI, Asgianto, ST.

Sementara itu, dari sisi eksekutif, Bupati PALI, Asgianto, hadir membawa bukan hanya laporan, tetapi juga kegelisahan seorang pemimpin. Dalam penyampaian LKPJ APBD 2025, ia membuka tabir tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari polemik penganggaran P3K hingga perlambatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan nada yang jujur dan penuh pertimbangan, Asgianto menyuarakan kebutuhan akan fleksibilitas regulasi dari pemerintah pusat. Baginya, kesejahteraan pegawai bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bagian dari keberlangsungan pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal, terutama mereka yang telah mengabdi,” ujarnya, menyiratkan komitmen yang tak ingin setengah jalan.

Namun, lebih dari sekadar angka dan regulasi, ia juga membawa kabar yang menyentuh sisi spiritual birokrasi. Dari hanya segelintir ASN yang khatam Al-Qur’an, kini puluhan telah mencapai capaian itu—sebuah transformasi yang menunjukkan bahwa pembangunan tak hanya soal fisik, tetapi juga jiwa.

Rapat ini pun tak lepas dari dinamika. Kursi-kursi yang kosong menjadi pengingat bahwa tanggung jawab tak boleh absen. Ketua DPRD dengan tegas namun bijak mengingatkan pentingnya kedisiplinan, bahkan hingga kewajiban pelaporan LHKPN yang menjadi cermin integritas.

Di ujung sidang, suara rakyat kembali menjadi pusat perhatian. DPRD memastikan tak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait dampak operasional perusahaan di wilayah PALI. Sebuah janji pun mengemuka—dialog akan dibuka, solusi akan dicari.

Paripurna ini bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah cermin—tentang bagaimana pemerintah dan legislatif berjalan beriringan, saling mengoreksi tanpa menjatuhkan, saling menguatkan tanpa kehilangan arah.

Di ruang itu, kritik tak lagi tajam melukai, melainkan tajam membangun. Dan harapan, kembali menemukan tempatnya.(Red).